BANJARNEGARA – Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali meminta agar target inklusi keuangan Kabupaten Banjarnegara, pada tahun 2025 bisa mencapai 91 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, saat memimpin rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 di ruang rapat bupati, baru-baru ini.
Dia mengakui target tersebut tidak mudah, sehingga diperlukan prioritas intervensi program dan kolaborasi yang kuat di antara semua anggota TPAKD.
Selain itu diperlukan kolaborasi semua anggota TPAKD, agar dapat menghasilkan inovasi baru, meningkatkan penggunaan produk atau layanan keuangan oleh masyarakat luas, penguatan infrastruktur guna memberikan pelayanan yang baik, serta peningkatan literasi masyarakat.
Wabup menambahkan, meningkatnya inklusi keuangan akan berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan.
Peningkatan inklusi keuangan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin masyarakat nantinya bisa lebih cerdas dalam mengelola keuangan, memilih produk yang tepat, dan terhindar dari risiko keuangan,” katanya, seperti dirilis banjarnegarakab.go.id
Ia juga berharap TPAKD bisa menjadi forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.
“Percepatan akses keuangan daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa masalah yang sering dihadapi masyarakat dalam hal akses keuangan, adalah terbatasnya akses UMKM terhadap kredit atau pembiayaan, serta masih rendahnya kapasitas dan kualitas UMKM.
Masalah lainnya, lanjut Wabup, adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap kredit, serta kepemilikan rekening di wilayah pedesaan.
Di sisi lain, kata Wabup, ketersediaan infrastruktur juga menjadi tantangan, yaitu terbatasnya jumlah ATM di daerah perdesaan dan terbatasnya jumlah merchant QRIS, seperti di pusat-pusat belanja UMKM, pasar tradisional, dan tempat wisata.
Untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah, Wabup merekomendasikan beberapa upaya seperti mendorong adopsi teknologi keuangan digital melalui perluasan ekosistem keuangan digital, khususnya pada perluasan merchant QRIS bagi pelaku UMKM dan sektor wisata, serta digitalisasi ekosistem pendidikan atau pondok pesantren.
Ia juga meminta adanya peningkatan kepemilikan rekening, antara lain melalui implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga penting, terutama bagi UMKM, pengusaha perempuan, dan komunitas ekonomi lainnya.
Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan capaian Program TPAKD Tahun 2024.
Program Simpanan Pelajar Satu Rekening Satu Pelajar (Simpel Kejar) berhasil melampaui target dari semula 2.500 siswa menjadi 16.785 siswa, atau terealisasi sebesar 671 persen.
Sedangkan program inklusi keuangan UMKM yang ditarget sebesar Rp1.169,075 miliar hanya terealisasi Rp427,487 miliar atau 36,56 persen.
Sementara inklusi keuangan masyarakat yang ditarget sebesar Rp1.499 miliar terealisasi Rp1.380 miliar atau 92 persen.
Agen Laku Pandai dari BUMDes atau BUMDesMa mampu terealisasi 100 persen sesuai target, yaitu 7 agen.
Untuk literasi keuangan, dari target 20 kali kunjungan dengan sasaran 2.000 orang, berhasil terealisasi 40 kali kunjungan dengan sasaran 6.610 orang, atau 200 persen kunjungan dan 330 persen sasaran.
Adapun untuk rencana program TPAKD Tahun 2025, Simpel Kejar menargetkan 3.000 siswa, inklusi keuangan UMKM sebesar Rp1,2 triliun, dan literasi keuangan dengan target 20 kali kunjungan serta sasaran 4.000 orang.
Sementara target inklusi keuangan masyarakat pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,5 triliun dan jumlah agen Laku Pandai ditargetkan sebanyak 10 agen.
Acara rapat yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banjarnegara, Riatmojo Ponco Nugroho, ini juga dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Haramain Billady, sejumlah kepala OPD anggota TPAKD Kabupaten Banjarnegara, para pimpinan perbankan daerah di Banjarnegara, serta Insan Perintis Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dan 2025(*)
